Pemerintah melewati Badan Nasional Penanggulangan Musibah (BNPB) melalukan pendampingan kepada korban musibah banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang sejumlah tempat di Sumatra Barat.
Berdasarkan laporkan Sentra Pengaturan dan Operasi (Pusdalops) BNPB, data korban jiwa yang dirilis pagi ini mengalami bertambah, dari yang sebelumnya 50 sekarang menjadi 67 orang. Sedangkan korban sirna sebanyak 20 orang, 989 KK terdampak, serta 44 orang mengalami luka-luka.
Kepala BNPB, Suharyanto menyampaikan, menurut laporan dari BPBD Kabupaten Agam, berkaitan korban sirna, dilaporkan telah ada yang ditemukan tetapi dalam kondisi meninggal, sehingga korban meninggal dunia menjadi bertambah.
Kita semua di sini ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bersatu semuanya berprofesi bersama-sama termasuk dalam pengerjaan pencarian dan evakuasi korban di mana kami terus lakukan sampai bapak ibu pakar waris mengatakan stop baru kita stop, artinya kita maksimalkan untuk terus menjalankan pencarian di samping penanganan darurat yang lain dijalankan,\\\” kata Suharyanto seperti dikutip Kamis (16/5/2024).
Suharyanto memastikan, pemerintah telah bersua dengan para pengungsi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Dialog antar pemerintah dan warga terdampak berkomitmen untuk membuka alternatif relokasi rumah warga yang berada di area berbahaya.
“Adapun ketika ini, regu Badan Geologi, BNPB, serta BMKG tengah menjalankan kajian guna memastikan area mana saja dari tempat terdampak, berpotensi terdampak, sampai spaceman pragmatic yang tergolong aman untuk ditinggali dan mana yang memang mesti direlokasi,” tutur Suharyanto.
Suharyanto memastikan, dalam pengerjaan relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan padahal pembangunan rumahnya akan dijalankan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB.
\\\”Bila nanti termasuk tempat berbahaya dan ke depan mau selamat ketika ada musibah susulan, karenanya sebaiknya bapak dan ibu pindah, lahannya akan disiapkan oleh pemerintah, Pak Gubernur akan menyediakan lahan, rumahnya dibangun oleh BNPB dan Kementerian PUPR,” jelas dia.
Besaran Tarif Bantuan Pembetulan
Suharyanto meyakini, langkah ini menjadi cara dari pemerintah memberikan upaya terbaik untuk rakyat. Karena, relokasi menjadi komponen penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan di masa mendatang guna menghindari dampak yang lebih besar apabila ada musibah susulan.
“Karenanya dari itu kami mau mereka yang rumahnya masuk dalam area berbahaya supaya bersedia dipindahkan.
\\\”Melainkan yang tak pindah dan rumahnya relatif berada di area aman tetapi rusak, akan kita perbaiki,” dia menandasi.
Sebagai informasi, bantuan pembenaran diawali dari angka Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan. Sambil menunggu rumahnya jadi, mereka yang terdampak akan diberi juga bantuan dana tunggu hunian atau dana rumah kontrak sampai maksimal enam bulan.
Menyambut agenda relokasi hal yang demikian, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Agam telah mempunyai lokasi yang akan dibangun rumah relokasi hal yang demikian apabila ada dari masyarakat yang mau direlokasi dan tak mempunyai lahan yang baru.
\\\”Kami telah berdiskusi dengan Pemerintah Kabupaten Agam dan telah menyiapkan lokasi hal yang demikian apabila memang ada masyarakat yang mau dipindah pada intinya pemerintah akan bangunkan lagi rumah warga yang rusak,\\\” jelas Mahyeldi.
Melainkan demikian, Mahyeldi mengaku masih terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mencari lokasi-lokasi yang aman dan jauh dari area berbahaya menurut kajian dari Badan Geologi dan BMKG.